Jakarta, 15 Agustus 2023 – Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara (Aspebindo) telah mengeluarkan pernyataan yang menggarisbawahi potensi over quota dalam pemakaian BBM dan listrik subsidi di Indonesia pada 2023. Pemerintah melalui Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan menyatakan potensi ini muncul meskipun kuota pemakaian telah ditetapkan sebelumnya.

Ketua Umum Aspebindo Anggawira menanggapi potensi over quota subsidi energi 2023. Dia menjelaskan rencana subsidi energi harus dijaga dan juga monitor dengan baik, agar kejadian over quota di 2022 tidak terjadi lagi.

“Perlu koordinasi dan komunikasi seluruh stakeholder terkait untuk memastikan kuota subsidi energi di 2023 cukup hingga akhir tahun,” jelas dia dalam keterangan tertulis, Selasa, 15 Agustus 2023.

Pada awal tahun, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp209,9 triliun untuk 2023, terdiri dari Rp139,4 triliun untuk subsidi BBM dan LPG, serta Rp 70,5 triliun untuk subsidi listrik Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menetapkan kuota BBM 2023, termasuk jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) seperti minyak tanah (kerosene) sebesar 0,5 Juta Kilo Liter (KL), minyak solar sebesar 17 Juta KL, dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP/Pertalite) sebesar 32,56 Juta KL.

Hingga Juli 2023, realisasi penyaluran subsidi mencapai Rp 59,7 triliun untuk kuota BBM 8,6 juta kiloliter, subsidi LPG 3 kg sebesar Rp 37,7 triliun untuk 4 juta metrik ton, dan subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp 48,5 triliun untuk 39,2 juta pelanggan.

Anggawira menjelaskan, diperlukan langkah-langkah mitigasi untuk mencegah over quota dalam penyaluran subsidi energi hingga akhir tahun 2023.

“Saya rasa caranya dengan melakukan inisiatif regulasi baru beserta program unggulan yang diharapkan dapat mengatur kuota penyaluran subsidi hingga aspek teknis. Peningkatan pengawasan perlu diterapkan, terutama di wilayah yang berpotensi menyalahgunakan subsidi, seperti perkebunan, pertambangan, dan pelabuhan,” ungkap Anggawira.

Selain itu, Anggawira juga menambahkan optimalisasi teknologi, seperti penggunaan gas dalam pembangkit listrik PLN, diharapkan dapat membantu mengatasi over quota. Hal ini juga mendukung efisiensi pemakaian solar untuk pembangkit listrik. Mengatur dan menjaga konsumsi subsidi energi adalah tanggung jawab bersama para stakeholder terkait dan masyarakat

Mengenai hal ini, pemerintah juga telah membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Monitoring Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi untuk mengatasi masalah ini dan mencegah terulangnya situasi over quota seperti pada tahun sebelumnya.

Namun demikian, Anggawira menilai perlu komitmen tinggi dari seluruh stakeholder terkait untuk menjaga kuota subsidi energi di 2023, komunikasi dan koordinasi menjadi kunci dalam menjaga kuota subsidi hingga akhir 2023.

Sumber : https://www.metrotvnews.com/read/NQAC2e5p-kelebihan-kuota-subsidi-bbm-dan-listrik-bisa-terjadi-di-2023